PT Perorangan: Syarat, Karakteristik, dan Cara Mendirikan

PT Perorangan adalah bentuk badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang untuk memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Bentuk ini berbeda dari usaha perorangan biasa karena PT Perorangan merupakan badan hukum.

Apa Itu PT Perorangan?

PT Perorangan merupakan perseroan yang didirikan oleh satu orang. Pendirian dilakukan secara elektronik melalui pernyataan pendirian sesuai ketentuan yang berlaku.

Siapa yang Dapat Mendirikan?

Bentuk ini ditujukan untuk orang perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan yang berlaku saat pendirian.

Perbedaan dengan Usaha Perorangan

Usaha perorangan adalah kegiatan usaha yang dijalankan individu, sedangkan PT Perorangan memiliki status badan hukum. Perbedaan ini memengaruhi administrasi dan dokumen.

Yang Perlu Disiapkan

• data pendiri;

• nama perseroan;

• alamat;

• maksud dan kegiatan usaha;

• modal dan saham sesuai ketentuan; dan

• data lain yang diminta dalam pendaftaran.

Bagaimana Proses Pendirian?

Proses dilakukan secara elektronik melalui sistem administrasi badan hukum dengan menyiapkan dan mengisi data pendirian. Dokumen hasil pendaftaran perlu disimpan untuk administrasi berikutnya.

Apakah Tetap Membutuhkan NIB?

Ya. Pendirian badan hukum dan perizinan berusaha merupakan aspek berbeda. Setelah badan hukum terbentuk, kebutuhan OSS tetap perlu diperhatikan sesuai kegiatan dan risiko.

Kapan Dipertimbangkan?

Bentuk ini dapat dipertimbangkan oleh pelaku usaha yang memenuhi kriteria dan menginginkan struktur badan hukum yang dapat didirikan satu orang.

Kapan Membutuhkan Pendampingan?

Menyiapkan nama, kegiatan, alamat, modal, dokumen badan hukum, lalu melanjutkan ke perizinan usaha dapat menjadi rangkaian administrasi yang cukup panjang. Pendampingan membantu memastikan tahapan saling konsisten.

Pintu Legal membantu proses pendirian PT dan penataan legalitas usaha sesuai kebutuhan bisnis.

Kesimpulan

PT Perorangan berbeda dari usaha perorangan biasa karena merupakan badan hukum. Pahami syarat, administrasi pendirian, dan kebutuhan perizinan setelah badan hukum terbentuk.

Baca juga: Artikel terkait