Biaya pendaftaran merek perlu dibedakan antara biaya resmi permohonan dan biaya jasa pendampingan. Jumlah biaya juga dipengaruhi jumlah kelas dan kondisi permohonan.
Biaya Ditentukan per Kelas
Permohonan merek berkaitan dengan kelas barang dan/atau jasa. Jumlah kelas menjadi salah satu faktor biaya resmi. Kelas sebaiknya ditentukan berdasarkan barang atau jasa yang benar-benar menggunakan merek.
Tarif Resmi Perlu Dicek pada DJKI
Untuk permohonan pendaftaran merek, halaman biaya resmi DJKI saat ini mencantumkan tarif PNBP sebesar Rp1.800.000 per kelas untuk pemohon umum dan Rp500.000 per kelas untuk usaha mikro dan usaha kecil. Tarif tersebut mengacu pada ketentuan PNBP yang berlaku, tetapi tetap perlu dicocokkan dengan halaman resmi DJKI sebelum pembayaran dilakukan.
Biaya Jasa Pendampingan Berbeda
Biaya profesional merupakan biaya layanan dan perlu dipisahkan dari biaya resmi pemerintah. Minta rincian ruang lingkup agar jelas apa yang termasuk.
Apa yang Mempengaruhi Total Biaya?
Jumlah kelas, status pemohon, dokumen, penggunaan kuasa, dan layanan tambahan dapat memengaruhi total pengeluaran. Skema tertentu untuk UMK juga memiliki persyaratan tersendiri.
Periksa Kelas dengan Benar
Kesalahan kelas dapat membuat perlindungan tidak sesuai dengan barang atau jasa yang dijalankan. Pemeriksaan kelas sebaiknya dilakukan sebelum pengajuan.
Apa yang Perlu Ditanyakan?
biaya resmi pemerintah;
biaya jasa pendampingan;
jumlah kelas yang termasuk;
tahapan yang dikerjakan; dan
biaya tambahan yang mungkin muncul.
Pendampingan Pendaftaran Merek
Lihat layanan pendaftaran merek/HKI. Keputusan pemeriksaan tetap menjadi kewenangan DJKI.
Baca juga: Cara Cek Merek Sebelum Daftar.
Ditulis oleh
Tim Pintu Legal
Tim Pintu Legal menulis panduan dan insight seputar legalitas bisnis untuk membantu pelaku usaha di Indonesia.
Butuh konsultasi?
Tim Pintu Legal siap membantu kebutuhan legalitas bisnis Anda.
